Menu

Mode Gelap
Diduga Berkelahi, Santri Ponpes di Jayanti Meninggal Dunia Perkuat Komitmen, DPRD Teken Pakta Integritas dengan Kejari Kabupaten Tangerang Ratusan Anak Ikuti BIAN di Kelurahan Kelapa Dua Tersangka Kasus Pupuk Kembalikan Uang Negara Rp110 Juta FOPKIA dan PWI Kabupaten Tangerang Teken MoU

BANTEN · 24 May 2022 11:56 WIB ·

Penjabat Sekda Banten Dilantik Pj Gubernur, Begini Kata Pengamat


 Penjabat Sekda Banten Dilantik Pj Gubernur, Begini Kata Pengamat Perbesar

SERANG (OneBanten) — Pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Tranggono oleh Pj Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar menyisakan persoalan. Pasalnya belum ada regulasi yang kuat petunjuk teknis dan kewenangan PJ Gubernur yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai, pelantikan Pj Sekda oleh Pj Gubernur Banten bisa menimbulkan kekacauan (chaos) dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.

“Pelantikan Pj Sekda yang dilakukan Pj Gubernur Banten itu abu-abu. Sejak dari awal, kami mendorong Mendagri Tito Karnavian untuk mengeluarkan regulasi soal petunjuk teknis pengangkatan dan kewenangan PJ Gubernur. Hingga saat ini, Mendagri belum mengeluarkan regulasi tersebut,” tegasnya, Selasa 24 Mei 2022.

Terlebih, Pj Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821: /Kep.076-BKD/2022 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten dalam rangka melantik Muhammad Tranggono.

Menurutnya, Surat Keputusan tersebut seharusnya tidak mencantumkan label jabatan Gubernur. Sebab Al Muktabar bukanlah Gubernur definitif melainkan hanya seorang Pj Gubernur yang diangkat oleh Mendagri untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang habis masa baktinya.

Karena itu, lanjut Herman, regulasi petunjuk teknis soal pengangkatan dan kewenangan Pj Gubernur, merupakan hal terpenting yang wajib dilakukan oleh Mendagri. Sebab terkait dengan pelaksanaan kegiatan roda pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik.

“Sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran kewenangan Pj, termasuk soal seperti apa evaluasi dan monitoring terhadap kinerja Pj. Harus ada hitam di atas putih,” cetusnya.

Seperti diketahui hingga saat ini, Mendagri enggan mengeluarkan regulasi baru untuk pengangkatan Pj Gubernur dan masih mengacu pada Permendagri No. 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menurut Herman, sikap Mendagri yang mengacu pada Permendagri tersebut, sangat tidak relevan. Pasalnya, Permendagri tersebut memiliki konteks yang berbeda. Di mana dalam Permendagri No. 1 tahun 2018 hanya mengatur soal masa jabatan Kepala Daerah yang melakukan cuti selama enam bulan untuk kegiatan kampanye, tidak mengatur tentang masa jabatan Kepala Daerah yang habis masa baktinya.

“Hari ini Pj itu bisa menjabat selama satu tahun atau diperpanjang lagi dua tahun, kewenangannya harus diperjelas karena Pj ini melewati hingga dua tahun anggaran pembangunan (APBD) dan itu adalah keputusan-keputusan strategis. Dan apakah Permendagri No. 1 tahun 2018 itu masih relevan?. Maka dalam konteks ini aturan tersebut sudah tidak relevan. Dan ini bisa menimbulkan chaos dan berbahaya. Apalagi jika yang dilakukan Pj Gubernur Provinsi Banten diikuti oleh Pj Gubernur Provinsi lainnya, ini baru bulan pertama,” jelasnya.

Karena itu, dirinya mendorong Mendagri untuk segera mengeluarkan regulasi petunjuk teknis pemilihan Pj Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XX/2022 yang diketok palu pada tanggal 10 Maret 2022 mengenai penunjukan Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 yang mensyaratkan soal penerbitan regulasi baru tentang mekanisme pemilihan, pengangkatan penjabat, soal kewenangan penjabat, soal monitoring dan evaluasi penjabat.

“Jika tidak ada regulasi soal pengangkatan dan kewenangan Pj Gubernur, akibatnya secara legalitas pelantikan Pj Gubernur tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tentu hal ini sangat rawan digugat,” pungkasnya.

Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar resmi melantik M Trenggono sebagai Pj Sekda. Pelantikan Trenggono dilakukan di Pendopo Gubernur Banten, Jalan Syekh Nawawi, Senin 23 Mei 2022.(*)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Rano Alfath Minta Kejaksaan Periksa Aliran Dana CSR di Banten

18 July 2022 - 11:30 WIB

Rano Alfath Minta Kejaksaan Periksa Aliran Dana CSR di Banten

Presiden Didesak GMPN Segera Evaluasi Penjabat Gubernur Banten

6 June 2022 - 04:14 WIB

DPRD Kritisi Rekomendasi Mendagri Soal Pengangkatan Pj Sekda Banten

3 June 2022 - 10:01 WIB

Jelang POPDA, PKL di Stadion Maulana Yusuf Ditertibkan

31 May 2022 - 13:35 WIB

Pejabat LH Kabupaten Serang Hingga Camat Petir Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan SPA Sampah

30 May 2022 - 05:43 WIB

Pejabat LH Kabupaten Serang Hingga Camat Petir Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan SPA Sampah

399 Calon Haji Asal Kota Serang Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Tahap II

24 May 2022 - 06:09 WIB

399 Calon Haji Asal Kota Serang Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Tahap II
Trending di BANTEN