Menu

Mode Gelap
Diduga Berkelahi, Santri Ponpes di Jayanti Meninggal Dunia Perkuat Komitmen, DPRD Teken Pakta Integritas dengan Kejari Kabupaten Tangerang Ratusan Anak Ikuti BIAN di Kelurahan Kelapa Dua Tersangka Kasus Pupuk Kembalikan Uang Negara Rp110 Juta FOPKIA dan PWI Kabupaten Tangerang Teken MoU

BANTEN · 3 Jun 2022 10:01 WIB ·

DPRD Kritisi Rekomendasi Mendagri Soal Pengangkatan Pj Sekda Banten


 DPRD Kritisi Rekomendasi Mendagri Soal Pengangkatan Pj Sekda Banten Perbesar

SERANG (OneBanten) — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta menjelaskan kepada publik terkait latar belakang penerbitan surat rekomendasi pengangkatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Muhammad Tranggono oleh Pj Gubernur Provinsi Banten, Al Muktabar pada 23 Mei 2022 lalu.

Sebab, hingga saat ini Kemendagri, belum juga mengeluarkan regulasi teknis yang mengatur tentang mekanisme pemilihan, pengangkatan, kewenangan, monitoring penjabat gubernur.

Menurut Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Ir. H Miptahudin MT, penjelasan ke publik terkait dengan penerbitan surat rekomendasi ini sangat penting, guna menghindari terjadinya perbuatan pelanggaran administrasi pemerintahan yang berpengaruh pada pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

“Sekda definitif adalah Al Muktabar, lalu diberikan tugas tambahan oleh Kemendagri sebagai Pj Gubernur. Kemudian Sekda definitif ini mengangkat Pj Sekda. Dan jika itu dianggap sah, lantas apa dasarnya Al Muktabar menjabat sebagai Pj Gubernur, pasalnya hingga kini tidak ada SK pemberhentian Al Muktabar dari jabatan Sekda Banten. Bukankah seorang Pj Gubernur itu harus pejabat eselon 1 atau JPT Madya yang melekat dari mulai dilantik hingga berakhir masa jabatan Pj Gubernurnya?,” cetusnya, Jumat 3 Juni 2022.

Tentu saja, lanjut Miptah, hal ini dapat menimbulkan kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten. Sebab itu, dirinya mendesak Kemendagri untuk segera memberikan penjelasan kepada publik terkait penerbitan surat rekomendasi kepada Pj Gubernur dalam pengangkatan Pj Sekda.

Dia berharap, Komisi I DPRD Banten memanggil Pj Gubernur, guna mengklarifikasi apa dasarnya Pj Gubernur mengangkat Pj Sekda. ”Saya berharap Komisi I memanggil Pj Gubernur untuk bertanya, apa alasan Pj Gubernur mengangkat Pj Sekda, dan apakah jabatan Sekda masih melekat di Pj Gubernur?”, pungkasnya.

Evaluasi Pj Gubernur

Tidak hanya terjadi di Provinsi Banten, penunjukan Penjabat (Pj) pengganti Gubernur, Bupati/Walikota oleh Kemendagri juga menuai polemik di sejumlah daerah, seperti penunjukan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tengah (Kabinda Sulteng) Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin, sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Guna mengakhiri polemik ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan mengevaluasi penunjukan Pj kepala daerah. Adapun evaluasi ini akan dilakukan bersama sejumlah Kementerian/Lembaga dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Ya, itu lagi dibicarakan nanti di Kantor Menko Polhukam,” kata Tito saat ditemui wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (2/6).

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah telah memulai penunjukan Pj kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024. Kebijakan telah dimulai sejak pelantikan lima penjabat gubernur dan 43 penjabat bupati/wali kota awal Mei 2022.

Dalam UU Pilkada dan UU ASN, kepala daerah pada tingkat Gubernur yang habis masa jabatannya digantikan oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat. Jika kepala daerah level Bupati/Wali Kota habis masa jabatannya, digantikan penjabat yang diusulkan oleh Gubernur atas persetujuan pemerintah pusat.

Kebijakan itu menuai kritik dari para pemerhati demokrasi. Penunjukan Pj kepala daerah dinilai tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang dicerminkan dengan pemilu langsung. (*)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Rano Alfath Minta Kejaksaan Periksa Aliran Dana CSR di Banten

18 July 2022 - 11:30 WIB

Rano Alfath Minta Kejaksaan Periksa Aliran Dana CSR di Banten

Presiden Didesak GMPN Segera Evaluasi Penjabat Gubernur Banten

6 June 2022 - 04:14 WIB

Jelang POPDA, PKL di Stadion Maulana Yusuf Ditertibkan

31 May 2022 - 13:35 WIB

Pejabat LH Kabupaten Serang Hingga Camat Petir Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan SPA Sampah

30 May 2022 - 05:43 WIB

Pejabat LH Kabupaten Serang Hingga Camat Petir Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan SPA Sampah

Penjabat Sekda Banten Dilantik Pj Gubernur, Begini Kata Pengamat

24 May 2022 - 11:56 WIB

399 Calon Haji Asal Kota Serang Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Tahap II

24 May 2022 - 06:09 WIB

399 Calon Haji Asal Kota Serang Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Tahap II
Trending di BANTEN