by

KPU Banten Sebut Kalau Pilkada 2022 Ditunda Bakal Berat

SERANG (OneBanten) – Polemik pilkada serentak di 2024 masih bergulir. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa heran dengan sikap pemerintah yang memaksakan pilkada serentak 2024. Padahal efeknya membuat banyak kursi kepala daerah definitif kosong di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah berdalih pilkada serentak 2020 tetap diadakan demi hak konstitusi rakyat. Yaitu, tidak mau ada plt yang menjabat secara bersamaan di 270 wilayah. Alasan lain, plt tidak boleh mengambil kebijakan strategis dan pilkada bisa mengerek ekonomi. Padahal publik meminta pilkada serentak 2020 ditunda demi alasan kemanusiaan.

Pada praktiknya, Pilkada 2020 tetap berlangsung, mengapa pemerintah tak memakai argumentasi serupa untuk mengadakan pilkada di 2022 dan 2023. Sebab jika pilkada dipaksakan pada 2024 maka kursi kepala daerah akan diisi Plt. Sedang Plt tak bisa mengambil kebijakan strategis di masa pandemi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Banten Iim Rohimah mengatakan, saat ini pembahasan Undang-undang (UU) Pilkada memang sedang ramai, di awal Komisi II DPR RI sudah gembar gembor karena UU Pemilu masuk Prolegnas 2021. Tetapi kemudian karena situasi politik, akhirnya sebagian besar fraksi akan membatalkan proses revisi UU itu.

“Kalau kami KPU daerah menunggu apapun kebijakannya, karena dasar dari pelaksanaan pemilihan itukan UU, kalau sudah ada kami siap melaksanakan,” katanya saat ditemui di Kantor KPU Banten, Kota Serang, Kamis, 11 Februari 2021.

Dia mengungkapkan, saat ini belum ada kepastian dari KPU RI, karena pihaknya akan meminta dasar itu berdasarkan surat KPU RI, apakah nanti sifatnya surat edaran atau surat dinas yang menyatakan bahwa pemilihan tidak dilaksanakan tahun 2022.

“Untuk Pilgub sendiri masuk ke kriteria itu, kalau mislanya situasi politik berubah tiba-tiba revisi UU ada, pelaksanaan di tahun 2022 kita sudah menyiapkan itu. Beberapa bulan yang lalu di 2020 lalu kita sudah koordinasi dengan ketua dewan dan mengusulkan untuk anggaran 2022 dalam kondisi Covid-19 kurang lebihnya Rp500 miliar,” jelasnya.

Meski belum ada keputusan, Iim berpendapat, bahwa di tahun 2019 pelaksanaan Pemilu yang 5 kotak saja dengan keserentakan itu sangat membuat keteteran para penyelenggara.

“Dari sisi kesehatan juga mereka tidak siap ketika pelaksanaan pemilihan serentak dengan 5 kotak. Kemudian dari sisi daftar pemilih, pemilihan presiden dengan DPR akan sangat berbeda dengan pemilih Pilkada. Kemudian dari surat suara, masyarakat akan kesulitan harus memilih dalam 7 model surat suara, 5 aja kemarin banyak yang tercecer apa lagi 7,” tandasnya.(zie)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed