by

Korupsi Bansos di Tigaraksa, Kejari Kabupaten Tangerang Akan Panggil Pihak Brilink

KABUPATEN TANGERANG (OneBanten) — Sebanyak 29 ketua Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Tigaraksa rampung diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang. Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya memperjelas kasus dugaan penyelewengan dana PKH yang terjadi di Kecamatan Tigaraksa tahun 2018 dan 2019.

Hasil pemeriksaan dari 29 ketua KPM ini, disinyalir adanya dugaan aliran dana yang diterima oleh ketua KPM dan pendamping PKH Kecamatan Tigaraksa. Untuk memaksimalkan hasil penyidikan, Kejari Kabupaten Tangerang secepatnya bakal memanggil pihak bank (agen Brilink) yang diduga terlibat atas penyunatan dana yang ditaksir hingga Rp3 miliar itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melalui Kasi Intelijen, Nana Lukmana mengatakan, hingga saat ini masih dalam penyidikan dan belum ada penetapan tersangka. Kendati demikian, pihaknya telah mengantongi nama calon tersangka atas kasus dugaan penyelewengan data PKH di Kecamatan Tigaraksa.

“Pemeriksaan 29 ketua kelompok terakhir dilakukan kemarin (Kamis). Hasilnya adanya dugaan aliran dana yang masuk ke kantong ketua KPM dan Pendamping PKH. Kita juga akan segera memanggil pihak Bank (agen Brilink),” ujar Nana, Jumat, 29 Januari 2021.

Ia menambahkan, setelah pemeriksaan 29 Ketua KPM ini, secepatnya di awal Februari 2021 ini penyidik akan memeriksaan pihak bank atau agen Brilink dan beberapa orang dari Dinas Sosial Kabupaten Tangerang untuk dimintai keterangan atas penyalahgunaan dana PKH Kecamatan Tigaraksa di tahun 2018-2019.

“Setelah itu nanti akan ada pemeriksaan kepada pendamping dan koordinator tim teknis PKH Kabupaten Tangerang,” jelas Nana.

Ia menuturkan, rencana penetapan tersangka ditargetkan pada pertengahan Februari 2021 mendatang. Kata Nana, penetapan itu, sesuai dengan schedule pada rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan.

“Kami berharap supaya tidak molor perkiraan pertengahan Februari 2021,” ungkapnya.

Nana mengaku, pihaknya telah mengantongi nama calon tersangka, hanya saja pihaknya enggan menyampaikan ke awak media. Nana berjanji akan menggelar press realis, jika memang penetapan tersangka telah dilakukan.

Pada Permensos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan tertera beberapa nama pejabat eselon yang diminta untuk bertanggung jawab dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH). Pada Pasal 24 Permensos nomor 1 tahun 2018 tersebut dijelaskan dalam penyaluran dana PKH dibentuk tim koordinasi teknis PKH, baik di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 28 disebutkan bahwa tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris yang menjabat sebagai kepala dinas sosial (Dinsos) di masing-masing daerah kabupaten/kota.

Adapun tugasnya, yaitu menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota, komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH, penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, Tim koordinasi teknis bertugas melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota, melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH.

Selanjutnya, Tim teknis juga bertugas menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan, kemudian menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat.

Untuk dapat mengetahui jalannya tugas sebagai koordinator tim teknis PKH tahun 2018-2019, dua pejabat eselon dua Kabupaten Tangerang berinisial TE dan AH dikabarkan akan dipanggil oleh Penyidik Kejari Kabupaten Tangerang untuk dimintai keterangan.(zie)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed