by

Pemkab Tangerang Targetkan Bedah 1.000 Rumah di Tahun Ini

KABUPATEN TANGERANG (OneBanten) — Di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman (Perkim) menargetkan membedah 1.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Adapun pembiayaan bersumber dari alokasi anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) Kabupaten Tangerang.

Perlu diketahui, program bedah rumah ini dilakukan sesuai dengan visi dan misi Bupati Tangerang yang tercantum dalam rencana pembangunanan jangka menengah daerah (RPJMD). Program yang berkelanjutan tersebut sudah berjalan sejak 2012 yang akan terus berlangsung hingga 2023 mendatang.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang Iwan Firmansah mengatakan, masih ada target 5.000 rumah warga lagi yang akan dibedah hingga tahun 2023. Ia menuturkan, penuntasan kawasan dan rumah kumuh segera terealisasi, dengan pembiayaan pembedahan rumah yang tidak hanya bersumber dari APBD.

“Program bedah rumah juga ada dari swasta melalui dana coorporate social responsibility (CSR) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga ada rehab rumah,” ujarnya Senin, 18 Januari 2021

Jadi, kata Iwan, dengan bergotong-royong dalam pengentasan kawasan kumuh dan hal ini tidak lain karena kerja keras pimpinan bersama semua unsur. Menurutnya, dari tahun 2017 sebanyak 3.000 unit rumah telah dibangun dan sisanya masih 5.000 unit lagi yang harus diselesaikan.

“Di tahun 2021 ini ada sekitar 1.000 rumah yang akan kita bedah,” jelasnya.

Iwan menuturkan, program bedah rumah sebelumnya kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kemudian berganti menjadi tanggungjawab Dinas Perkim pada 2017. Menurutnya, pelaksanaan pembedahan rumah merupakan visi dan misi kepala daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tangerang tanpa kawasan kumuh.

“Bedah rumah selain sudah ada yang diselesaikan oleh Bapeda kita juga mendapat Bantuan dari Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) terkait program bedah rumah ini,” paparnya.

Ia menjelaskan, program bedah rumah dilakukan secara zonasi. Yakni, kata Iwan, dimana setiap wilayah yang mendapat bantuan harus satu kawasan dan lokasi rumah yang dibedah merupakan tanah milik pribadi. Kemudian, lanjut Iwan, kepemilikan lahan yang sah sesuai sertifikat yang ada.

“Bukan hanya rumah saja yang kita bantu untuk di bedah. Tapi kita juga berikan bantuan terkait sarana sanitasi di dalam rumah seperti fasilitas mandi cuci kakus atau MCK,” tutupnya. (zie)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed