by

KCD Kabupaten Tangerang Minta Warga Lapor Bila Ada Belajar Tatap Muka

KABUPATEN TANGERANG (OneBanten) — Beberapa minggu ke belakang ini masih ditemukan sekolah yang menyelenggarakan belajar tatap muka. Padahal, pemerintah masih belum memperbolehkan pembelajaran tatap muka untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, wilayah Kabupaten Tangerang Mochamad Bayuni mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada kepala sekolah dan guru di Kabupaten Tangerang untuk tidak mengadakan kegiatan di sekolah yang melibatkan murid. Namun, kata dia, berbeda untuk pelayanan legalisir ijazah, itu masih diperbolehkan, karena tidak masuk dalam konteks belajar tatap muka.

“Itu masih dibatas kewajaran. Tapi kalau kegiatan bergerombol lebih dari 20 orang berarti masuk kategori pelanggaran,” ungkapnya, Jumat, 22 Januari 2021.

Larangan pembelajaran tatap muka ini diatur dalam Surat Edaran Gubernur Banten nomor 420/2451-Huk/2020 tentang penundaan sekolah tatap muka di Provinsi Banten.

Berdasarkan pantauan, menurutnya, hampir semua sekolah di Kabupaten Tangerang tidak melaksanakan belajar tatap muka. Namun, kata dia, tidak menutup kemungkinan masih ada saja sekolah yang membandel dan terus melakukan belajar tatap muka. Kata dia, walaupun sudah ada izin dari orang tua dan pembatasan siswa itu sudah masuk kategori pelanggaran. Sebab, ujar Bayuni, selama gubernur masih belum mencabut SE, belajar tatap muka di Banten tidak diperbolehkan.

“Kemaren memang ada SMK swasta di Kabupaten Tangerang yang masih menjalankan sekolah tatap muka dengan adanya pembatasan siswa,” jelasnya.

Menyikapi hal itu, pihaknya langsung meninjau ke lokasi dan membubarkan kegiatan serta memberikan teguran kepada kepala sekolah.

“Sekarang alhamdulilah sudah tidak ada lagi. Kalaupun memang masih ada masyarakat jangan ragu untuk laporkan kepada KCD. Kita akan panggil dan diberi teguran,” tandasnya.

Kendati demikian, kata dia, kegiatan pembelajaran yang berlangsung di SMK tidak bisa disamakan dengan kegiatan SMA sederajat lainnya. Sebab, kata dia, siswa SMK harus mengikuti praktek yang berlangsung di perusahaan industri. Hal itu dilakukan sebagai syarat kelulusan, mereka tentunya harus memiliki sertifikat dari industri.

“Kita saat sedang mengupayakan dan juga telah melakukan koordinasi dengan unsur dinas pendidikan untuk memperhatikan persoalan ini,” jelasnya. (Zie)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed