by

Luas Situ Kelapa Dua Tangerang Menyusut

KABUPATEN TANGERANG (OneBanten) — Kondisi Situ Kelapa Dua yang berada di Jalan Danau Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang kini sangat memprihatikan. Pasalnya, luas lokasi yang juga dijadikan sebagai wahana wisata itu lambat laun semakin mengecil.

Berdasarkan data yang dihimpun, kini luas situ tersebut tinggal belasan hektare dari luas sebelumnya yang mencapai puluhan hektare.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Slamet Budi Mulyanto mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima kini luas Situ Kelapa Dua hanya tinggal sekitar 16 hektare dari luas sebelumnya yang mencapai 36 hektare.

Ia menjelaskan, di tahun 2015 Pemkab Tangerang telah berupaya mengusulkan pelimpahan kewenangan pengelolaan Situ Kelapa Dua dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini masih belum ada upaya dari pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan pengelolaan situ tersebut ke Pemkab Tangerang.

“Di Kabupaten Tangerang terdapat 26 situ dan semuanya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Budi, Rabu, 3 Februari 2021.

Hingga saat ini, Pemkab Tangerang merasa sangat kebingungan atas kondisi yang tengah terjadi. Padahal, lanju Budi, jika sudah ada kewenangan yang diberikan kepada Pemkab Tangerang, pihaknya akan melakukan pengukuran batas situ dan penyertifikatan sebagai upaya dalam pengamanan kekayaan negara.

“Kalau tidak dilakukan pengamanan mungkin setiap tahun luas Situ Kelapa Dua akan semakin berkurang akibat aktivitas pihak swasta,” ungkapnya.

Selain itu, selama ini belum ada upaya maksimal dari pemerintah pusat dalam pemeliharaan situ dan danau, sehingga kondisi pengurangan luasnya lambat laun akan terus berlangsung. Terlebih, kata Budhi, diketahui pemerintah pusat sendiri belum pernah melakukan upaya pematokan dan penyertifikatan di atas lahan yang merupakan aset negara tersebut.

“Itu jadi masalah, ketika kekayaan negara diurus dan dibuat sertifikat oleh pihak swasta. Apabila digugat tentu pemerintah daerah akan kalah,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dirinya pun pernah melakukan upaya pertahanan di saat terjadi pengurugan Situ Sulang yang berlokasi di Desa Lebakwangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.

Dirinya pun langsung turun ke lokasi dan menegur kepada petugas pengelola, namun muncul perlawanan dari petugas pengelola. Mereka mengutus pengacara dan juga menunjukkan sertifikat, gambar ukur dan berbagai alat bukti kepemilikan.

“Kita pun bingung saat pihak swasta meminta ke kita (DBMSDA) untuk menunjukkan batas dan data situ yang dipermasalahkan tersebut. Karena kan kewenangannya bukan diranah kita,” pungkasnya.

Menurutnya, tidak ada satu pun situ maupun danau di Kabupaten Tangerang yang masuk ke dalam kewenangan pemerintah daerah. Ia bilang, semua situ dan danau di Kabupaten Tangerang kewenangannya berada di ranah pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Kementerian PUPR.

“Kita masih berupaya dan menunggu, walaupun sejak tahun 2015 permohonan pelimpahan kewenangan situ dan danau yang diajukan oleh Pemkab Tangerang, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Sehingga untuk pemeliharaan harus dilakukan oleh pemerintah pusat, sebab Pemkab Tangerang tidak bisa mengalokasikan anggaran apapun ketika kewenangan masih di pemerintah pusat.

“Gak boleh pasti akan menjadi temuan BPK, seperti yang terjadi di wilayah luar Kabupaten Tangerang,” tutupnya. (Zie)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed