by

Pilkades Serentak 2021 di Kabupaten Tangerang Belum Jelas

KABUPATEN TANGERANG (OneBanten) — Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 77 desa di 26 kecamatan se-Kabupaten Tangerang yang direncanakan berlangsung pada Maret 2021 masih belum bisa dipastikan.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang hingga kini masih membahas peraturan bupati (Perbub) tentang Pilkades serentak. Munculnya aturan baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berdampak pada jadwal yang semula sudah dibuat, terpaksa harus diubah kembali.

Wakil Bupati Tangerang Mad Romli mengaku belum bisa memastikan waktu pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan digelar. Kata dia, tahapan perhelatan Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang berdasarkan aturan berlangsung pada Maret 2021. Kemudian, pada Juli 2021 seharusnya sudah dilaksanakan pelantikan kepala desa terpilih.

“Untuk anggaran sudah disiapkan, namun jika instruksi dari kementerian minta untuk diundur apa boleh buat. Sampai saat ini masih menunggu instruksi diundur atau tidaknya,” kata Mad Romli, Senin, 14 Februari 2021.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) pada DPMPD Kabupaten Tangerang, Syafrizal mengatakan, Perbup tentang Pilkades serentak tahun 2021 yang sudah tinggal penetapan. Namun, kata dia, seiring berjalan terjadi banyak perubahan dan masih dalam pembahasan ulang.

“Ada perubahan di Perbup, karena mengikuti aturan Kemendagri. Tentunya berpengaruh terhadap perubahan jadwal,” ungkapnya,

Ia menjelaskan, selain masih adanya pertimbangan terkait potensi kerumunan pada pelaksanaan Pilkades, baik pada masa kampanye maupun pada hari pencoblosan, juga terdapat perubahan jumlah pemilih di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini yang masih menjadi kajian Pemdes yang akan dituangkan dalam Perbup Pilkades.

“Pertimbangannya saat ini masih terjadi pandemi covid-19, sementara pelaksanaan pilkades akan menimbulkan kerumunan. Ini yang masih menjadi pertimbangan,” tuturnya.

Selain itu, menurut Syafrizal, soal batasan jumlah pemilih di tiap-tiap TPS juga berubah. Dari sebelumnya masing-masing TPS sebanyak 2000 pemilih, kata dia, kini dibatasi hanya 500 pemilih dengan batas waktu jam 7-12.00 WIB. Belum lagi soal pembentukan panitia Pilkades, yang diwajibkan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa.

“Semula memang ditargetkan Maret sudah terlaksana. Tapi karena banyak perubahan-perubahan itu, maka dipastikan mundur. Karena proses tahapan pilkades dari mulai pendaftaran hingga hari pencoblosan dan penghitungan suara minimal enam bulan,” tutupnya.(zie)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed